Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) disambut oleh teman-teman Karisma dengan melakukan aksi di Tugu Pahlawan. Aksi ini dimulai pukul 12.30, diawali dengan Orasi dan melingkari Tugu Pahlawan. Kemudian aksi dilanjutkan dengan berjalan mundur ke DPRD I JATIM. Aksi jalan mundur ini dilakukan sebagai apresiasi terhadap kemunduran pendidikan Bangsa Indonesia. Berikut Pernyataan sikap yang disampaikan:

Pernyataan Sikap

“Tolak Upaya Kapitalisasi Dan Liberalisasi Pendidikan Di Indonesia”

Pendidikan adalah modal utama untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Tidak ada bangsa yang maju dan sejahtera tanpa topangan kualitas warga yang terdidik dengan baik. Semakin tinggi dan merata tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Begitu pula sebaliknya. Fakta saat ini, kualitas pendidikan yang semakin menurun adalah masalah pelik yang harus kita hadapi bersama.
Indonesia butuh perubahan! Inilah kiranya ungkapan hati nurani yang mewakili harapan masyarakat negeri. Masyarakat telah bosan dengan keadaan kehidupan negeri ini yang tak kunjung membaik dan tidak mampu membawa mereka kepada kesejahteraan hidup. Beberapa kali pergantian kepemimpinan tidak membawa perubahan secara signifikan negeri ini kepada kondisi yang lebih baik. Pada beberapa hal banyak dilakukan pembangunan fisik, terutama bangunan-bangunan komersial. Namun pada banyak hal yang lainnya pembangunan kondisi sosial-masyarakat diabaikan. Padahal masyarakat berharap banyak pemimpinnya itu adalah sosok yang memiliki jiwa pengabdian, rela berkorban, dan kepekaan sosial yang tinggi. Adakah yang salah atas kondisi ini?
Permasalahan pendidikan di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme-liberalisme yang saat ini diterapkan di negeri ini. Hal ini terlihat jelas dalam format pendidikan baru di Indonesia. Pengalihan tanggung jawab pendidikan dari pemerintah ke MWA (Majelis Wali Amanat) sebagai pemegang kebijakan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi menggantikan pemerintah (pasal 1 RUU BHP). Perubahan ini akan berdampak pada dikapitalkannya (privatisasi) pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit, akibatnya dana yang mahal itu akan dibebankan pada masyarakat yaitu para peserta pendidikan yang memiliki uang (kaya). Jika RUU ini disahkan maka akan sangat tidak manusiawi karena adanya diskriminasi bagi si miskin untuk tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas.
Dampak lainnya, akibat dari pemerintah membebaskan lembaga pendidikan (MWA) untuk mencari sumber dana pendidikan dari pihak manapun, maka arah pendidikan di Indonesia tidak lagi ditentukan oleh pemerintah tapi sangat dipengaruhi oleh pemegang dana terbesar. Dan terjadilah liberalisasi pendidikan yang semakin menjauhkan substansi pendidikan yang seharusnya mampu membentuk anak bangsa menjadi generasi yang cerdas, kritis beriman dan bertaqwa pada Sang Pencipta Alam Semesta ini, Allah SWT.

Berkenaan dengan peringatan hari pendidikan nasional (HARDIKNAS) yang jatuh pada tanggal 2 Mei ini, maka LSM KARISMA AIRLANGGA menyatakan sikap dan menyeru :
1. Kepada pemerintah, sebagai pemimpin dan pelayan umat, agar bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan murah bagi seluruh anak bangsa tanpa kecuali.
2. Kepada pemerintah dan para wakil rakyat agar membatalkan disahkannya Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi UU BHP karena merugikan rakyat Indonesia dan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurusi rakyatnya.
3. Kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil sistem pendidikan Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap masalah pendidikan di negeri ini karena Islam mampu menyelesaikan persoalan dalam segala aspek kehidupan. Dan selanjutnya meninggalkan sistem kehidupan kufur-Kapitalisme yang telah menyengsarakan manusia.



Surabaya, 2 Mei 2007

Pada Tanggal 20 April 2007, LSM Karisma Airlangga mengadakan aksi menyambut hari Kartini bersama dengan JADWA BKLDK JATIM. Aksi ini diikuti oleh teman-teman dari BEM FK UNAIR, ITS, UNESA, IAIN, ITATS, NAROTAMA, UPN, dan PTS lainnya di Surabaya.Berikut ini Pernyataan Sikap yang disampaikan dalam aksi tersebut.

PERNYATAAN SIKAP
AKSI MAHASISWA PEDULI BANGSA
“SELAMATKAN NEGARA INI DARI PENJAJAHAN MELALUI PEREMPUAN”

Perbincangan tentang perempuan ibarat mata air yang tidak pernah kering, selalu menarik untuk dicermati. Terlebih lagi ketika berkembang opini tentang ketidakadilan, ketertindasan atau eksploitasi terhadap kaum hawa ini. Mengapa perempuan sering diperlakukan tidak adil dalam berbagai hal? Mengapa perempuan dianggap oleh sebagian pihak sebagai makhluk yang hina sehingga pantas ditindas oleh kaum laki-laki? Sebagian pihak, termasuk para aktivis perempuan berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menyalahkan sistem formal yang dianggap masih berpihak pada kepentingan laki-laki. Keadaan ini mendorong perempuan untuk berkiprah dan berperan aktif di segala bidang, sama dengan laki-laki tanpa pengecualian, termasuk dalam bidang politik.
Berdasarkan pandangan terhadap fakta tersebut, para aktivis perempuan telah menjadikan isu sentral perjuangan politik mereka terfokus pada tiga hal, yaitu : kepemimpinan wanita, tuntutan kuota perempuan dalam parlemen, dan masalah independensi hak suara perempuan dalam pemilu. Tiga isu penjajahan perempuan ini dianggap paling strategis karena bisa dipastikan bahwa aspirasi perempuan akan senantiasa mewarnai setiap kebijakan publik yang diterapkan, mengambil kekuasaan dan pada akhirnya selesailah masalah perempuan.
Jika dicermati, terkristalnya keyakinan bahwa persoalan perempuan akan terselesaikan manakala perempuan terjun langsung ke tataran kebijakan publik dan politis, sangat dipengaruhi oleh wacana pemikiran demokrasi kapitalistik yang kini mendominasi kultur masyarakat kita dimana didominasi oleh demokrasi kapitalistik sangat didominasi oleh kebebasan individual. Dampak dari pandangan ini adalah dipisahkannya laki-laki dan perempuan dari kesatuan masyarakat, sehingga pemecahannyapun hanya dilihat dari satu perspektif saja, yaitu perspektif perempuan. Padahal, permasalahannya adalah bukan kenapa manusia lahir dengan kodrat sebagai laki-laki atau perempuan sehingga muncul ketidakadilan, tetapi apakah sistem yang mengatur pembagian peran dan tugas masing-masing jenis ini benar atau tidak. Sehingga, obsesi para aktivis gerakan perempuan tersebut sebenarnya tidak akan pernah terwujud dan bahkan mereka sedang bermimpi.
Sebagai din yang menyeluruh dan sempurna, Islam memiliki pandangan yang khas dan berbeda dengan pandangan demokrasi kapitalis dalam menyelesaikan permasalahan perempuan. Islam tidak menghalangi perempuan berkiprah dalam bidang politik, karena makna politik dalam Islam adalah pengaturan urusan umat dengan penerapan syari’at Islam. Islam membolehkan perempuan aktif di dalam majelis umat dalam rangka mengoreksi penguasa bukan membuat aturan, menjadi anggota partai politik dan peran-peran lainnya. Dan pengaturan Islam inilah yang akan membawa kesejahteraan bagi perempuan, masyarakat secara keseluruhan dan seluruh alam semesta dengan tidak mengerosi fitrah suci perempuan tapi tetap memberikan peran politik yang tepat pada perempuan.
Untuk itu kami mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut :
1. Allah SWT menciptakan perempuan dan laki-laki dengan tanggungjawab yang sama untuk mengatur dan memelihara kehidupan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa paling bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pemeliharaan kehidupan.
2. Menyerukan kepada negara untuk menyelesaikan persoalan perempuan yang muncul ditengah-tengah masyarakat karena persoalan perempuan bukan milik perempuan saja, tapi persoalan bangsa, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan secara sistemik dengan kembali pada sistem Islam dan tidak berperspektif perempuan saja.
3. Menyerukan kepada para muslimah Indonesia harus menjadi muslimah cerdas, peka, kritis dan berideologi Islam agar bisa melawan serangan-serangan penjajahan terhadap perempuan atas nama perjuangan perempuan menuntut keadilan.
4. Menyatukan kekuatan para muslimah khususnya mahasiswi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka membangkitkan peran politik perempuan perspektif Islam dan menghapuskan penjajahan terhadap perempuan.

Surabaya, 20 April 2007

Di pagi yang indah diiringi dengan titik2 gerimis. Sabtu 14 April 2007 LSM Karisma Airlangga menyulap ruang kuliah FE menjadi Café Dadakan dengan nama Café Morning Karisma. Ga beda jauh dengan Café2 permanen, di Café Morning Karisma juga ada kue en minuman. Bahkan aktivitas yang biasanya ada di Cafépun seperti ngobrol en dengerin musik juga ada. Bedanya, ngobrolnya pake tema en ada narasumbernya. Café Morning kemaren bertajuk “Penjajahan Intelektual di Kampus”. Dua narasumber yang hadir yaitu Dr. Ni’matuzzahro (Dosen MIPA) en Bpk Arif Firmansyah (Dosen FE).
Bu Ni’mah mendorong para intelektual kampus (mahasiswa dan dosen) untuk mengembangkan diri dan ilmunya melalui penelitian2 sehingga tidak kalah dengan asing (baca: Barat). Sebagai salah satu anggota HaKI beliau berpesan agar para intelektual kampus mewaspadai penjajahan dibalik perkembangan sains dan teknologi. Para peneliti harus memiliki idealisme bahwa perkembangan sains dan teknologi adalah untuk kesejahteraan umat. Bukan hanya segelintir orang (kaum kapital). Hendaknya mereka bertanggung jawab atas penelitian yang dilakukan. Kemanakah perginya hasil penelitian itu? Apakah perlu untuk segera di patenkan demi kesejahteraan umat? Atau justru kita relakan jatuh ke tangan asing (Kapitalis) untuk tujuan komersil yang mencekik umat? So...Kita harus waspada!!! Jangan hanya bangga dengan tropi dan materi semata.
Sementara itu Pak Arif juga mendukung kaum muslimin untuk mengembangkan sains dan teknologi. Bahkan beliau menyampaikan saat ini harkat martabat negara ataupun suatu kaum harus ditunjang dengan sains dan teknologi. Namun realita lemahnya perlindungan pemerintah dalam pengembangan sains dan teknologi juga merupakan permasalahan yang harus dihadapi bersama. Bayangkan saja dana APBN yang dikeluarkan untuk Pendidikan Tinggi hanya 13%. Jumlah ini dipergunakan untuk biaya operasional Perguruan Tinggi (bukan hanya untuk pengembangan penelitian). Jadi wajar jika hambatan utama dalam pengembangan penelitian adalah biaya.
Jika dibandingkan dengan masa kejayaan Islam memang agak jauh berbeda. Di zaman Kholifah Harun Al-Rasyid, orang yang menulis buku saja diberikan imbalan dengan emas seberat bukunya. Selain itu Islam juga telah mencetak generasi2 inovator seperti Ibnu Sina (pakar kedokteran), Khawarizmi (penemu logaritma), Al-Jabar (penemu aljabar) dan masih banyak lagi. Hal ini membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi sains dan teknologi dengan memfasilitasi (mempermudah proses pendidikan). Bahkan bukan hanya itu, ternyata Islam juga mengatur seluruh urusan manusia dan jika diterapkan dalam sistem maka pastilah kesejahteraan umat bisa teraih. Karena itu menurut Pak Arif untuk mengantisipasi penjajahan intelektual di kampus (eksploitasi hasil penelitian) harus ada kerjasama dari kaum intelektual dan juga pemerintah sebagai pelindung perkembangan sains dan teknologi.
Nah, lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai para intelektual kampus harus terus mengembangkan penelitian untuk peningkatan sains dan teknologi. Sembari secara bersamaan diikuti dengan mempersiapkan sistem yang mampu melindungi dan menghargai sains dan teknologi yaitu Daulah Khilafah yang diridhoi AlLoh SWT.
So.... Jadi intelektual kampus yang siap mengisi Daulah Khilafah, Siapa takut !!!!!