Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) disambut oleh teman-teman Karisma dengan melakukan aksi di Tugu Pahlawan. Aksi ini dimulai pukul 12.30, diawali dengan Orasi dan melingkari Tugu Pahlawan. Kemudian aksi dilanjutkan dengan berjalan mundur ke DPRD I JATIM. Aksi jalan mundur ini dilakukan sebagai apresiasi terhadap kemunduran pendidikan Bangsa Indonesia. Berikut Pernyataan sikap yang disampaikan:

Pernyataan Sikap

“Tolak Upaya Kapitalisasi Dan Liberalisasi Pendidikan Di Indonesia”

Pendidikan adalah modal utama untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Tidak ada bangsa yang maju dan sejahtera tanpa topangan kualitas warga yang terdidik dengan baik. Semakin tinggi dan merata tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Begitu pula sebaliknya. Fakta saat ini, kualitas pendidikan yang semakin menurun adalah masalah pelik yang harus kita hadapi bersama.
Indonesia butuh perubahan! Inilah kiranya ungkapan hati nurani yang mewakili harapan masyarakat negeri. Masyarakat telah bosan dengan keadaan kehidupan negeri ini yang tak kunjung membaik dan tidak mampu membawa mereka kepada kesejahteraan hidup. Beberapa kali pergantian kepemimpinan tidak membawa perubahan secara signifikan negeri ini kepada kondisi yang lebih baik. Pada beberapa hal banyak dilakukan pembangunan fisik, terutama bangunan-bangunan komersial. Namun pada banyak hal yang lainnya pembangunan kondisi sosial-masyarakat diabaikan. Padahal masyarakat berharap banyak pemimpinnya itu adalah sosok yang memiliki jiwa pengabdian, rela berkorban, dan kepekaan sosial yang tinggi. Adakah yang salah atas kondisi ini?
Permasalahan pendidikan di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme-liberalisme yang saat ini diterapkan di negeri ini. Hal ini terlihat jelas dalam format pendidikan baru di Indonesia. Pengalihan tanggung jawab pendidikan dari pemerintah ke MWA (Majelis Wali Amanat) sebagai pemegang kebijakan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi menggantikan pemerintah (pasal 1 RUU BHP). Perubahan ini akan berdampak pada dikapitalkannya (privatisasi) pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit, akibatnya dana yang mahal itu akan dibebankan pada masyarakat yaitu para peserta pendidikan yang memiliki uang (kaya). Jika RUU ini disahkan maka akan sangat tidak manusiawi karena adanya diskriminasi bagi si miskin untuk tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas.
Dampak lainnya, akibat dari pemerintah membebaskan lembaga pendidikan (MWA) untuk mencari sumber dana pendidikan dari pihak manapun, maka arah pendidikan di Indonesia tidak lagi ditentukan oleh pemerintah tapi sangat dipengaruhi oleh pemegang dana terbesar. Dan terjadilah liberalisasi pendidikan yang semakin menjauhkan substansi pendidikan yang seharusnya mampu membentuk anak bangsa menjadi generasi yang cerdas, kritis beriman dan bertaqwa pada Sang Pencipta Alam Semesta ini, Allah SWT.

Berkenaan dengan peringatan hari pendidikan nasional (HARDIKNAS) yang jatuh pada tanggal 2 Mei ini, maka LSM KARISMA AIRLANGGA menyatakan sikap dan menyeru :
1. Kepada pemerintah, sebagai pemimpin dan pelayan umat, agar bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan murah bagi seluruh anak bangsa tanpa kecuali.
2. Kepada pemerintah dan para wakil rakyat agar membatalkan disahkannya Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi UU BHP karena merugikan rakyat Indonesia dan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurusi rakyatnya.
3. Kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil sistem pendidikan Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap masalah pendidikan di negeri ini karena Islam mampu menyelesaikan persoalan dalam segala aspek kehidupan. Dan selanjutnya meninggalkan sistem kehidupan kufur-Kapitalisme yang telah menyengsarakan manusia.



Surabaya, 2 Mei 2007